
Surat keputusan ini bernomor 25 tertanggal 20 Desember 1912 tentang pembebasan pajak bagi desa-desa tertentu di wilayah Jawa dan Madura. Namun dibalik itu, Belanda pun sebenarnya telah mengeruk kekayaan alam Indonesia berupa bahan-bahan komoditi terutama rempah-rempah.
Sejak tahun 1913 pelaksanaan pembebasan wajib pajak tersebut mulai berlaku semasa pemerintahan Kanjeng Raden Adipati Arya Dipakusuma VI di Purbalingga, yaitu diwilayahnya kecamatan Bukateja (waktu itu namanya district Tjahjana) masing-masing, desa:
1. Pekiringan Anya,
2. Pekiringan Kauman,
3. Pekiringan Lama,
4. Pekiringan Bedahan,
5. Tajuk Lor,
6. Tajuk Kidul,
7. Grantung Andap,
8. Grantung Kauman,
9. Grantung Kidul,
10. Grantung Gerang,
11. Grantung Lemah,
12. Rajawana Lor,
13. Rajawana Kidul,
14. Makam Wadas,
15. Makam Kamal,
16. Makam Tengah,
17. Makam Duwur,
18. Makam Bantal,
19. Makam Kidul,
20. Makam Jurang, dan
21. Makam Panjang.
2. Pekiringan Kauman,
3. Pekiringan Lama,
4. Pekiringan Bedahan,
5. Tajuk Lor,
6. Tajuk Kidul,
7. Grantung Andap,
8. Grantung Kauman,
9. Grantung Kidul,
10. Grantung Gerang,
11. Grantung Lemah,
12. Rajawana Lor,
13. Rajawana Kidul,
14. Makam Wadas,
15. Makam Kamal,
16. Makam Tengah,
17. Makam Duwur,
18. Makam Bantal,
19. Makam Kidul,
20. Makam Jurang, dan
21. Makam Panjang.
Pajak yang dibebaskan meliputi pajak-pajak ;
1. Sawah,
2. Pekarangan/tegalan,
3. Hutan nipah,
4. Penangkap ikan,
5. Pajak perusahaan serta pemasukan lain seperti pemotongan sapi, kerbau, kuda dan anak kuda.
1. Sawah,
2. Pekarangan/tegalan,
3. Hutan nipah,
4. Penangkap ikan,
5. Pajak perusahaan serta pemasukan lain seperti pemotongan sapi, kerbau, kuda dan anak kuda.
Desa yang dibebaskan dari pembayaran pajak itu, dinamakan desa Perdikan. Pada umumnya desa Perdikan. Pada umumnya desa perdikan diperintah oleh seorang demang sebagai kepala desa.
Tetapi dijamin kemerdekaan, status perdikan itu berangsur-angsur lenyap. Karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak berarti menghambat jalannya pembangunan.
Sumber : Babad dan Sejarah Purbalingga, Tri Atmo; Pemerintah DATI II Purbalingga; 1984.

Judul: Sejarah Purbalingga (Lanjutan) : BELANDA MEMBEBASKAN PAJAK
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Writen ByUnknown
Thaks For Visiting My Blogs
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Writen ByUnknown
Thaks For Visiting My Blogs
0 comments "Sejarah Purbalingga (Lanjutan) : BELANDA MEMBEBASKAN PAJAK", Baca atau Masukkan Komentar
Post a Comment